Dr. Bentuk nyatanya yaitu adanya suatu organisasi yang dinamakan dengan Badan Karantina Tumbuhan. komoditas tanaman pangan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri ini, sehingga memudahkan para pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam mengimplementasikannya untuk pembangunan dan pemberian Insentif Perlindungan Lahan Pertanian PanganBelajar Kebijakan Perlindungan Tanaman adalah blog baru yang dibuat untuk mendukung mahasiswa Faperta Undana mempelajari mata kuliah Kebijakan Perlindungan Tanaman. Kebijakan Perlindungan. Belajar Kebijakan Perlindungan Tanaman adalah blog baru yang dibuat untuk mendukung mahasiswa Faperta Undana mempelajari mata kuliah Kebijakan Perlindungan Tanaman. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; 3) UU No. Tisnanta3 Rodhi Agung Saputra4 1Fakultas Hukum Universitas Lampung, fxsmj. Kebijakan makro ekonomi yang dibedakan menjadi kebijakan anggaran belanja, kebijakan fiscal, dan perbaikan nilai tukar. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 7. , (2012), zonasi adalah tahapan dari hasil kegiatan evaluasi lahan. 2014. DASAR-DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN Oleh: DR. Pengelolaan dipahami sebagai sekumpulan keputusan, penerapan, dan konsep yang melibatkan pembuat keputusan di luar pemanfaatan langsung sumber daya; jadi,. 13. Menurut Budiyanto perlindungan tanaman pangan di Indonesia sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional (KPN). 2009. Pasal 20 ayat 1 Perlindungan Tanaman dilaksanakan dengan PHT. Pada saat ini blog belum selesai dikerjakan sehingga hanya menyedaiakan fitur layanan secara terbatas. Revitalisasi Pertanian dan Pasar global . 1. MONITOR, Jakarta – Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan produk pertanian serta kelestarian lingkungan, mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyiapkan kebijakan pengamanan produksi pangan yang ramah lingkungan. 12 Tahun 1992 dan UU No. Blog ini dibuat sebagai sarana pembelajaran blended learning dan sebagai sarana pembelajaran daring selama pandemi Covid-19. PHT berbeda dengan perlindungan tanaman sebelumnya, tidak dimaksudkan untuk membasmi OPT, kecuali bila memang diperlukan, melainkan untuk menurunkan. 2 ISSUE 2, DESEMBER 2015Kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas dapat menguntungkan organisme pengganggu . Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementeri an Pertanian, Petunjuk Tekn is Pelaksanaan . Belajar Kebijakan Perlindungan Tanaman adalah blog baru yang dibuat untuk mendukung mahasiswa Faperta Undana mempelajari mata kuliah Kebijakan Perlindungan Tanaman. Sebagai tanaman tahunan. diantaranya melalui UU nomor 16 Tahun 1992 . Pemerintah Indonesia menetapkan bentuk perlindungan satwa liar ke dalam dua macam, yakni perlindungan di lokasi tempat tinggal satwa liar yang bersangkutan (in situ) dan perlindungan di luar lokasi tempat tinggal satwa liar yang. Adanya kebijakan Departemen Pertanian menyebabkan produksi tanaman pangan meningkat sehingga kebutuhan beras di luar Jawa dapat dipenuhi dari hasil sawah di pulau Jawa (Untung, 2007). 4. 4. PHT sebagai Dasar Kebijakan Perlindungan Tanaman terhadap Gulma. pelaksanaan. setiap prinsip, metode, praktek, dan falsafah yang bertujuan agar pertanian layak ekonomi, secara ekologi dapat dipertanggungjawabkan, secara sosial diterima, berkeadilan, dan secara budaya sesuai. Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Oleh karena itu, perlindungan tanaman terhadap penyakit tanaman mutlak harus dilakukan. Perlindungan tanaman sebagaimana di atas, dilaksanakan melalui kegiatan (a) Pencegahan masuknya OPT dari luar atau dari satu daerah. Title: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN Author: Untung K Sumbogo Last modified by: Supyani Created Date: 5/26/2005 9:06:07 AM Document presentation format – A free PowerPoint PPT presentation (displayed as an HTML5 slide show) on PowerShow. Belajar Kebijakan Perlindungan Tanaman adalah blog baru yang dibuat untuk mendukung mahasiswa Faperta Undana mempelajari mata kuliah Kebijakan Perlindungan Tanaman. , M. Manfaat flavonoid adalah untuk melindungi struktur sel, memiliki hubungan yang sinergis dengan vitamin C, memiliki efek protektif terhadap berbagai infeksi (bakteri dan virus) dan penyakit degenerative seperti penyakit kardiovaskuler, kanker dan penyakit yang terkait usia lainnya. Kebijakan ini telah memperoleh dukungan kebijakan lain dalam pelaksanaannya, misalnya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi secara memuaskan, manusia. Pertanian . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Dampak pestisida terhadap ekosistem lahan sayuran horticultural. Peraturan Pemerintah No. Silahkan kunjungi blog lama untuk. Mataram Purnomo, Bambang. PENGELOLAAN HAMA TERPADU (PHT) DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN . Undang-Undang. Materi ini banyak memberikan informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan untuk melindungi tanaman khususnya tanaman pangan di Indonesia. Repository Ipb. “UU Perdagangan memberikan wewenang kepada pemerintahh untuk melakukan kebijakan perlindungan dan pengamanan perdagangan untuk melindungi pelaku usaha,” kata Airlangga di. Tujuan utama konservasi flora dan fauna adalah untuk melindungi dan melestarikan ekosistem, melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati flora dan fauna, serta menjamin kelestarian pemanfaatan flora dan fauna. - 3 - 4. Peningkatan produksi pangan di dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan konsumsi pangan domestik sehingga mengurangi. Seperti dalam Undang-Undang No. PERLINDUNGAN TANAMAN ( Menurut UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman ). Sustainability Agriculture. Dengan penerapan kebijakan dan teknologi perlindungan tanaman (PHT) yang benar, kehilangan hasil akibat serngan OPT dapat dikurangi sehingga kuantitas dan kualitas hasil dapat meningkat daripada sebelumnya. Masih sangat banyak jenis tanaman dan satwa liar yang belum masuk dalam daftar jenis yang dilindungi, sehingga perdagangan dan perburuannya menjadi tidak bisa terkontrol. Fungsi. Karena peraturan perundang-undangan mempunyai urutan, aturan yang dimuat dalam UU seharusnya lebih ringkas daripada yang dimuat dalam PP. 682 views • 32 slides. Proteksi tanaman atau perlindungan tanaman adalah tindakan yang diupayakan oleh pelaku budidaya tanaman atau petani dalam melindungi/menjaga tanaman dari serangan baik OPT seperti jenis hama tanaman dan. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah: Unduh : 2. Entomologi Umum. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 9. Penyelundupan tumbuhan langka di Indonesia kerap terjadi. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan dasar kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan tanaman. L. Pengembangan gerakan penerapan (adopsi) teknologi dengan memberikan fasilitas sesuai kebutuhan lapangan. 212. 2018. KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN T ANAMAN. com 2 Departemen Proteksi. Tupoksi Perlindungan Tanaman menurut Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Direktorat Perlindungan Tanaman (Pangan, Hortikultura, Perkebunan) Kementerian Pertanian, fungsi Perlintan adalah melindungi tanaman dari: 1) Serangan atau. 1) Abdul Munif . Perlindungan Tanaman adalah upaya untuk mencegah OPT masuk ke pertanaman (preventif) dan mengendalikan OPT yang telah ada pada pertanaman (kuratif). 5/1996 tentang Perlindungan Tanaman, PHT merupakan kebijakan nasional perlindungan tanaman di Indonesia. Pengaturan Pelestarian Satwa Dilindungi Hukum dan Ajaran Islam. Pasal 3 (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh. Gambaran Umum LP2B dan Kebijakan di Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik sudah memeiliki Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang merupakan paying hukum untuk penetapan zonasi LP2B. Jakarta Tanggal Penetapan. Indikator Kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2019. 1992. Sc. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari. Pengendalian OPT dengan penerapan PHT bertujuan untuk mempertahankan tingkat produktivitas dan meningkatkan kualitas produksi, tanpa merusak lingkungan dan merugikan kesehatan manusia. Makalah Dasar Perlindungan Tanaman Dosen Pengampu Ruth Feti Rahayuniati, S. Perlindungan tanaman bertujuan untuk mendapatkan rendemen ekonomi yang optimal dengan kerusakan lingkungan yang minimal. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; 4) UU No. Oil palm plantation. 8. (4) Perlindungan tanaman pada masa pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan. Penzonasian tanaman sorgum merupakan salah satu langkah strategis guna memberikan kepastian penggunaan lahan pengembangan tanaman sorgum. pengendalian kebakaran hutan di taman nasional; e. Diunduh dari pada 27 Maret 2014. Dr. Belajar Kebijakan Perlindungan Tanaman adalah blog baru yang dibuat untuk mendukung mahasiswa Faperta Undana mempelajari mata kuliah Kebijakan Perlindungan Tanaman. DASAR KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN ( Menurut UU 12 / 1992 ) 1. PHT me. Royalti adalah kompensasi bernilai ekonomis yang diberikan kepada. Kepala Bidang Produksi Tanaman Pangan. NIP. Teknologi deteksi. Berkelanjutan. Keragaman flora di Indonesia menjadi sasaran empuk bagi pengumpul atau pemburu tanaman ilegal untuk mendapatkan berbagai tanaman yang mereka inginkan tanpa izin resmi. Benih padi yang digunakan sebaiknya merupakan varietas unggul bersertifikat yang telah dilepas Menteri Pertanian atau varietas lokal yang telah didaftarkan yang tahan terhadap. Silahkan kunjungi blog lama untuk. Pemantauan Penyakit Busuk Pangkal Batang Pada Tanaman Lada Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Jumat, 30 Desember 2022 1:12 pm | perlindungan | Artikel Teknologi Perlindungan Perkebunan Lada merupakan salah satu komoditi perkebunan unggulan Provinsi Lampung dengan areal terluas kedua setelah. DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN KEMENTERIAN PERTANIAN 2018 Edisi Revisi Tahun 2015. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HORTIKULTURA. Undang-undang No. Sejarah Pencarian Pencarian Lanjut. Kerja Kementerian Pertanian. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. DASAR-DASAR PERLINDUNGAN. 7 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 71 3. Kunker Mentan di Mempawah Panen Padi Varietas Unggul Baru (VUB)" Tiga Calon Varietas Kedelai" Halal Bihalal Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Ditjen PSP, dan Badan Litbang Pertanian" Workshop Blokir Mandiri Tahap II 2016" Lihat Semua Foto . 199 keputusan menteri pertanian nomor 720/kpts/ot. dari 32 KARANTINA TUMBUHAN DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERLINDUNGAN TANAMAN ( Menurut UU 12/1992 tentang Sistem Budidaya. 4. merupakan dosen senior di Proteksi Tanaman, FP Unila. A. 14 Oktober 2009 Tanggal Pengundangan. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN . PP 36/2010 terkait pengusahaan pariwisata alam di. 7. cara lain sesuai perkembangan teknologi. melindungi tanah dari hempasan air hujan, karena energi kinetik air hujan setelah melalui lapisan tajuk yang berlapis-lapis menjadi semakin kecil daripada energi kinetik air hujan yang jatuh bebas. bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara agraris,. unila@gmail. 3 Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut 75 3. Dasar-dasar Perlindungan Tanaman. 1 No. 423 halaman: ilustrasi; 21 cm. 2006. Secara harfiah, 'konservasi' berasal dari bahasa Inggris, conservation yang artinya pelestarian atau perlindungan. direktorat jenderal tanaman pangan dan direktorat jenderal hortikultura. Perlindungan tanaman saat itu dilakukan petani secara individual, belum terkoordinasi dengan baik dan masih menggunakan cara-cara yang. 27. Jenis Tumbuhan dan Satwa, pasal 21 ayat (2) a menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pengertian Perlindungan Tanaman. Pelepasan kawasan hutan terus terjadi meskipun sudah ada kebijakan moratorium izin. . 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, perlindungan tanaman di Indonesia didasarkan pada sistem. Tanggung jawab masyarakat dan pemerintah 2. Peraturan Gubernur DIY Nomor 94 Tahun 2015 tentang Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Vol. 6 Nomor 1, April 2021Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Laporan Kinerja (LAKIN) Triwulan III Tahun 2019 i TAHUN 2020 DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN. Prof. . Kebijakan Perlindungan Tanaman 1. cara kimiawi, dan g. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Provinsi DKI Jakarta. 4. Title: KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN Author: Untung K Sumbogo Last modified by: Supyani Created Date: 5/26/2005 9:06:07 AM Document presentation format – A free PowerPoint PPT presentation (displayed as an HTML5 slide show) on PowerShow. Sc. panen. Penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai. METADATA PERATURAN. KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN. 26 downloads 165 Views 18KB Size. com. Alternatif Kebijakan. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI): Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 5. Hasil pemantauan/pengamatan lapangan selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta langkah-langkah operasional di lapangan. Kebijakan Perlindungan Tanaman 1. KOMPAS. 320/12/2011 tentang tim penilai pendaftaran varietas hortikultura (tp2vh). Hama Gudang dan Pemukiman. Access. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah,. Pada saat ini blog belum selesai dikerjakan sehingga hanya menyedaiakan fitur layanan secara terbatas. 020/10/2015 Tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kelapa SawitBelajar Kebijakan Perlindungan Tanaman adalah situs yang dibuat untuk mendukung mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana mempelajari mata kuliah Kebijakan Perlindungan Tanaman. 4. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan. Masalah Dan Kebijakan Perlindungan tanaman Kakao (Theobroma cacao, L) di kabupaten Sikka 1. Teknologi deteksi. Dalam penetapannya ada 2 (dua) kategori yang dibahas secara subtansial(4) Perlindungan tanaman pada masa pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan. Ir. Kebijakan Tentang Pengelolaan Hutan. Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan. Tujuan Mengetahui peran Badan Karantina. Menurut UU No. Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabelKegiatan pertukaran jenis tumbuhan atau satwa liar dilindungi antar lembaga konservasi dalam negeri diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri. Perumusan strategi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Bogor menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) melalui wawancara terhadap pejabat dari unsur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pekebunan dalam hal ini pengembil kebijakan yaitu Kepala dinas yang menjadi responden, unsur Swasta Tanpa kegiatan perlindungan tanaman yang teratur, produksi pangan dunia akan terganggu. Beliau menyampaikan materi mengenai “Kebijakan perlindungan tanaman (pangan) di Indonesia”. PENGELOLAAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN 9. Pertemuan Ke-2 - Kebijakan Perl - Tanaman. tanaman HHBK yang menghasilkan getah/kulit/buah; dan/atau 4. Kata kunci: perlindungan tanaman, permentan, kebijakan impor, hortikultura 143 PERNYATAAN KUNCI Permentan No 42 tahun 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran Buah Segar kedalam Wilayah NKRI dapat dijadikan instrumen kebijakan perlindungan tanaman. Tugas. Pelaksanaan PERLINTAN menjadi tanggungjawab MASYARAKAT / PETANI dan PEMERINTAH f TINDAKAN PERLINDUNGAN TANAMAN ( Menurut PP 6/1995 ttg Perlintan ) 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 7. karena itu kebijakan perlindungan tanaman harus diperkuat. Belajar Kebijakan Perlindungan Tanaman adalah situs yang dibuat untuk mendukung mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana mempelajari mata kuliah Kebijakan Perlindungan Tanaman. 2. Silahkan kunjungi blog lama untuk. tanaman yang mempunyai perakaran dalam; 2.